TOKOH ISLAM RI

ini lah nama2/wajah yang tk akan menghiasi lagi dalam lembaran rupiah yang akan kita pegang nanti
SHARE#LIKE#lalu amin kan.
ALFATIHAH buat kalian ulama pejuang kemerdekaan indonesia yang TERLUPAKAN oleh penguasa saat ini.
1. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II 

2. TUANKU IMAM BONJOL

3. PANGERAN ANTASARI

4. PATTIMURA

Walau nama kalian tiada lagi di dompet kami Namun tetap selalu ingat di HATI ini kalau kalian Adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan republik ini.
SEANDAINYA ada 1000 orang yang telah menghapus nama kalian di MATA UANG republik ini,saya bukan lah dari yang 1000 itu.
SEANDAINYA ada 100 orang yg telah menghapus nama kalian di MATA UANG republik ini, saya bukan lah dari yang 100 itu.
SEANDAINYA ada 10 orang yg telah menghapus nama kalian di MATA UANG republik ini,saya bukan lah dari yg 10 itu.
SEANDAINYA hanya ada 1 orang yg telah menghapus dan menolak NAMA kalian di cantumkan di MATA UANG republik ini,dan saya juga pastikan kalo yang 1 itu bukan lah saya.....
Y ALLAH berilah kami ingatan yang sekuat-kuatnya kepada mereka ulama-ulama yang telah berjasa kepada negri ini dan selallu ingat kepada engkau ya allah..WALAU ada segelintiran penguasa yg ingin berusaha melupakan ingatan kami dari sejarah ulama ulama kami,menghapus dari pahlawan nasional,tokoh negri,dan jasa-jasa mereka, MAKA engkaulah yang lebih kuat dari penguasa itu y allah yang lebih bisa memberi ingatan kepada kami sampai ke pada keturunan-keturan kami bahwa ulama-ulama kami juga termasuk dalam sejarah negri ini..amin aminnn y rabbal alamin.....

Dalam pergantian gambar mata uang kemarin (19/12), nampaknya pemerintah Jokowi lebih banyak menampilkan tokoh-tokoh non Islam dari pada tokoh Islam. Entah siapa yang merancang ini semua. Ya jelas nampak sekarang pahlawan-pahlawan Islam mulai disingkirkan dalam gambar mata uang di tanah air ini..

CONTOH MAKALAH PERTANAHAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut paham demokrasi dan system Desentralisasi. Dinamika desentralisasi dari waktu ke waktu melahirkan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Sejalan dengan itu, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokalyang akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai landasan utama dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Perjalanan desentralisasi di Indonesia menimbulkan banyak dinamika politik local di Indonesia, Makalah ini akan membahas kehidupan atau sistem politik lokal di Indonesia yang mengacu pada perbandingan antar masa, perbandingan politik lokal masa orde lama, dan politik lokal masa reformasi.

1.2   Case Study

Keadaan Politik Lokal pada masa Orde Baru

Sudah sejak dulu ABRI memiliki peranan tersendiri dalam bidang politik dan juga strategi dalam pemerintahan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat militer yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan di masa orde baru.

Berbeda dengan pemilihan yang berlangsung saat ini, di masa orde baru pilkada gubernur dan wakilnya yang dilaksanakan di DPRD dicalonkan dan dipilih berdasarkan skenario yang dikendalikan oleh kekuatan rezim yang berkuasa melalui tiga jalur yang terdiri dari Abri, Birokrat, dan Golkar. Kriteria tidak tertulisnya antara lain adalah cakap, loyal, dapat menjaga stabilitas, dan lain sebagainya.

Dibawah ini adalah contoh dari orang- orang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dengan latar belakang militer yaitu :

A.  Azwar Anas Datuak Rajo Sulaiman

-  Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (1977- 1987)

-  Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Pembangunan V (1988- 1993)

-  Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Pembangunan VI (1993- 1998)

B. Bustanil Arifin : Pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Menteri Koperasi Indonesia.

C. Dr. Tarmizi Taher : Menteri Agama Indonesia periode 1993- 1998

D. Mayjen TNI (Purn) Widya Latief  :Juru bicara kepresidenan pada masa awal pemerintahan Soeharto

Keadaan Politik Lokal pada masa Reformasi

Masa reformasi dimulai sejak runtuhnya kerajaan orde baru. Hal yang menandai mulainya masa ini adalah diadakannya secara serentak diseluruh Indonesia Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat dengan kata PILKADA pada tanggal 7 Juni 1999. Sistem Pemilu yang dipakai pada saat itu adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sistem ini pernah dipakai oleh Indonesia pada PILKADA tahun 1997. Pada bagian ini kelompok kami akan memaparkan beberapa masalah yang terjadi pada pemilu 1999.

Tidak Bertanggungjawabnya KPU

Pemilu yang diikuti oleh 48 partai ini adalah pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada akhirnya, yang kemudian berhasil masuk DPR berjumlah 21 partai. Landasan hukumnya adalah UU No. 2 tahun 1999. Namun pada pemilu ini, masalah terjadi saat KPU (Komisi Pemilihan Umum) diminta menandatangani hasil suara rakyat. Mereka berdalih bahwa hasil suara tidak sah karena terjadi banyak pelanggaran. Memang, banyak pelanggaran yang terjadi saat pemilu namun hal ini masih dapat ditolelir terbukti dimana pada tingkat daerah, hasil suara ini telah ditandatangani oleh wakil-wakil partai. Ini berarti, pemilu telah berlangsung dengan sesuai prosedur.

Presiden Habibie yang saat itu menjabat diminta oleh Panwas Pemilu Pusat untuk ikut campur tangan dalam penyelesaian masalah ini, dengan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) UU  No. 3/1999, yang berbunyi bahwa “Penanggung jawab Pemilihan Umum adalah Presiden". Keputusan ini memang terlihat seperti pelanggaran dimana presiden mengintervensi KPU, namun karena masalah ini memang sepenuhnya merupakan kecurangan dari anggota KPU yang tak bertanggung jawab, tidak terdapat ada penolakan terhadap keputusan ini dimana publik pun diam saja tanda setuju terhadap keputusan yang diambil oleh Presiden Habibie.

1.3  Rumusan Masalah

Untuk mengkaji dan mengulas tentang Sejarah dan Masa Depan Dinamika Politik Lokal di Indonesia, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Politik Lokal Di Indonesia ?

2. Bagaimana Perjalanan Desentralisasi di Indonesia ?

1.4 Tujuan dan Manfaat

         Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Politik Lokal FISIPdan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

         Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang Sejarah dan Masa Depan Dinamika Politik Lokal di Indonesia  dan untuk membuat kita lebih memahami Politik Lokal di daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, case study,rumusan makalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan Sejarah dan masa depan dinamika politik local di indonesia. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulandan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sejarah, Politik, dan Politik Lokal.

Sejarah ialah sebagai masa lampau manusia dan persekitarannya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku . Sedangkan usaha untuk mencapai kekuasaan dan membawa tujuan untuk masyarakatnya adalah suatu politik . Berdasarka pengertian diatas, maka dapat disimpulkan sejarah politik merupakan peristiwa masa lampau mengenai peristiwa yang berkaitan dengan usaha serta kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banak dalam suatu wilayah. 

Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah.

2.2  Dinamika Politik Lokal Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Di awal masa penjajahan sebelum tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan hukum berupa Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Stb 1855/2) yang sangat konservatif. Aturan tersebut menjelaskan tentang sentralisasi kekuasaan di Hindia Belanda bukan sebaliknya. Di samping menjalankan sentralisasi, dekonsentrasi memberikan kekuasaan kepada wilayah-wilayah administratif secara hirarkhis, namun hanya terbatas di pulau Jawa saja..

Ciri dari sistem pemerintah kolonial sebelum kemerdekaan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan tidak langsung,

2. Pemberlakukan aturan double standart, hukum eropa konservatif bagi elit Eropa dan hukum adat bagi pribumi,

3. Berkembangnya elit pribumi berdasarkan garis keturunan kerajaan sebagai waki pemerintah kolonial di luar pulau Jawa,

4. Isolasi gerakan nasionalis,

5. Pengendalian ketat daerah-daerah pedesaan dan daerah luar Jawa oleh elit pribumi tradisional patuh pada kekuasaan kolonial.

2.3  Dinamika Politik Lokal Masa Penjajahan Kolonial Jepang

Pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi tiga komando, yaitu:

1. Sumatera  di  bawah  Komando  Panglima  Angkatan  Darat  XXV  di Bukittinggi;

2. Jawa dan Madura di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XVI di Jakarta;

3. Daerah lain di bawah Komando Panglima Angkatan Laut di Makassar.

2.4  Dinamika Politik Lokal Masa Kemerdekaan 1945

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda yang terusir dari bumi Hindia Belanda karena kekalahannya melawan Jepang berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Segala dalih politikpun direncanakan demi merebut ambisi menduduki kembali bumi Indonesia, Politik Belanda saat itu adalah merumuskan Indonesia ke dalam negara-negara bagian sehingga terciptalah bentuk negara Federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Menurut Nasution, ada 2 alasan kegagalan RIS yang memiliki 17 negara bagian yaitu:

1. Indonesia merasa dikhianati oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, karena pendirian negara miniatur di luar federasi: Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Belitung, di luar kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Belanda, dan

2. Tulisan Dr. Anak Agung Gde Agung, tokoh pemimpin dari wilayah Timur Indonesia, berisikan mengenai tiga setengah tahun pelaksanaan federalisme di wilayah Timur Indonesia ternyata gagal memberikan hasil memuaskan.

2.5  Dinamika Politik Lokal Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa demokrasi parlementer (1950-1959), lahirlah Undang-undang Nomor 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, dengan alasan:

1. Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan maka undang-undang pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan;

2. Bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada akhirnya negara kesatuan disepakati sebagai pilihan dengan beberapa persyaratan, seperti:

1. Penegakan demokrasi lebih berguna untuk meredam ketidakpuasan di berbagai daerah, melawan ketidakadilan, dan menghindari sentralisasi yang tidak seimbang, dan

2. Wilayah-wilayah sedapatnya akan diberikan otonomi seluas-luasnya.

2.6  Dinamika Politik Lokal Masa Demokrasi Terpimpin

Selepas Dekrit Presiden di tahun 1959 diberlakukan, pemerintahanpun semakin mengarah pada demokrasi terpimpin. Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6/1959 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden Nomor 6/1959 (disempurnakan) mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran undang-undang pemerintahan daerah adalah:

1.  Tetap mempertahankan politik dekon sentrasi dan desentralisasi, dengan menjunjung paham desentralisasi teritorial;

2. Dihapuskan dualisme pimpinan daerah.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan daerah adalah terbitnya Undang-undang Nomor 18/1965 yang membagi habis daerah-daerah otonom di Indonesia ke dalam tiga tingkatan:

1. Provinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I;

2. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II;

3. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.

The Liang Gie mengungkapkan beberapa kelemahan Undang-undang No. 18/1965 tersebut, antara lain:

1. Politik desentralisasi masih mengandung apa yang disebut oleh Prof. John D. Legee sebagai colonial flavor (berbau kolonial), karena pemerintah pusat masih keras menunjukan keinginan dan berusaha menancapkan serta memelihara kekuasaanna di lingkungan segenap wilayah bawahannya;

2. Undang-undang No. 18/1965 masih meneruskan memakai istilah ”rumah tangga” daerah dari masa lampau yang sangat kabur pemakaiannya;

3. Masih menggunakan istilah ”pemerintahan sehari-hari” yang tidak tegas pemaknaannya;

4. Menganut citra ketunggalan dan keseragaman, artinya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia hanya diatur dengan satu peraturan saja dan isinya tidak memiliki pemahaman akan arti keberagaman tiap daerah; dan lainnya.

2.7  Dinamika Politik Lokal Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, lahirlah Undang-undang Nomor 5/1974 dimana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-jadi. Di dalam masa kekuasaan Order Baru, etnis cina Indonesia memperoleh perlakuan khusus, sehingga jurang ekonomi antara masyarakat keturuna etnis Cina dengan kaum pribumi menjadi sangat tajam. Lebih jauh lagi, masa pemerintahan Soeharto memunculkan model pembangunan daerah yang timpang antara masyarakat di belahan Indonesia bagian Barat (Jawa dan Sumatra) yang kaya dengan masyarakat di Indonesia bagian Timur yang melarat dan kelaparan (Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur sebelum menjadi negara Timor Lester, dan Papua). Ketimpangan tersebut menjadikan pembangunan tidak merata di daerah pedesaan dan kemiskinan di daerah perkotaan, meningkatkan jumlah penduduk perkotaan sangat pesat.

2.8  Dinamika Politik Lokal Masa Pasca Orde Baru

Langkah-langkah strategis Presiden Habibie saat itu memberikan kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai-partai politik, pemilu bebas, dan pemberian referendum bagi masyarakat Timor Timur yang berujung lepasnya provinsi termuda Indonesia tersebut menjadi merdeka sepenuhnya. Dengan demikian UU Nomor 22/1999 telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi administratif yang sangat banyak kelemahannya.

Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, masalah desentralisasi semakin mencuat ke permukaan dengan bantuan liputan berbagai media. Masalah-masalah seperti korupsi, kepala daerah yang memainkan politik uang ketimbang melaksanakan janji pada konstituennya, kemudian wakil rakyat yang hanya mementingkan ‘perut’ sendiri, memaksa pemerintahannya melahirkan undang-undang ‘penangkal’ baru, yaitu Undang-undang Nomor 32/2004 dan 33/2004, masing-masing tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Menurut Malley (2004), pemerintahan Megawati bukanlah mengamandemen undang-undang yang ada, tetapi malah menggantinya sama sekali. Sekalipun demikian, perubahan tidak banyak memunculkan gejolak berarti, bahkan terbilang tidak mengalami hambatan berarti karena pemilu Bupati pertama di bulan juni 2005 berlangsung lancar. Pilkada memilih pemimpin daerah secara langsung bukan simbol-simbol partai seperti masa lalu mendorong masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kampanye dan datang berduyun-duyun mencoblos calon pilihannnya di bilik-bilik pemilihan.

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai dengan kebijakan-kebijakan desentralisasi bernama pemekaran. Pemekaran adalah nama yang dipergunakan dalam proses desentralisasi yang menciptakan unit-unit administratif baru di dalam provinsi-provinsi dan distrik-distrik yang telah ada sebelumnya.

2.9 Perjalanan Desentralisasi sebagai landasan politik lokal di Indonesia

Sistem Pemerintahan Daerah Sebelum Kemerdekaan : Pemerintah Daerah yang relatif otonom pertama kali didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Desentralisatie Wet Tahun 1903. Undang-undang ini hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. Sebelum Tahun 1903, seluruh wilayah Hindia Belanda diperintah secara sentral di bawah Gubernur Jenderal sebagai Wakil Raja Belanda di tanah jajahan. Disamping itu, terdapat juga daerah-daerah yang disebut ‘Swapraja’ yang diperintah oleh raja-raja pribumi setempat. Raja-raja tersebut memerintah berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani dengan wakil Pemerintah Belanda dan diberikan tugas untuk menjalankan beberapa tugas atas nama pemerintah kolonial.

Sistem Pemerintahan Daerah Paska Kemerdekaan :Sistem pemerintahan daerah di Indonesia paska proklamasi ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perudang-undangan tentang pemerintahan daerah. Setiap undang-undang yang diberlakukan pada suatu kurun waktu tertentu menandai terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan situasi politik nasional.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 : Diterbitkan 23 Nopember 1945 dan merupakan undang-undang Pemerintahan Daerah yang pertama setelah kemerdekaan. Undang-undang tersebut didasarkan pasal 18 UUD 1945. Sistem pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah dibentuknya Komite Nasional Daerah pada setiap tingkatan daerah otonom terkecuali di tingkat provinsi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 : UU No. 22 Tahun 1948 dikeluarkan 10 Juli 1948, dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebebasan. UU 22 Tahun 1948 hanya mengatur tentang daerah otonom dan sama sekali tidak menyinggung daerah administratif. Undang-undang tersebut hanya mengakui 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kotamadya dan desa atau kota kecil. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Kepala Daerah bertindak selaku Ketua DPD. Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 : UU 1 Tahun 1957 ditandai dengan penekanan lebih jauh lagi ke arah desentralisasi. UU No. 1 Tahun 1957 adalah produk sistem parlementer liberal hasil Pemilihan Umum pertama tahun 1955, di mana partai-partai politik menuntut adanya Pemerintah Daerah yang demokratik.

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 : Tanggal 16 Nopember 1959, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, Pemerintah mengeluarkan Penpres 6 tahun 1959 untuk mengatur Pemerintah Daerah agar sejalan dengan UUD 1945. Dalam Penpres tersebut diatur bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kepala daerah mengemban dua fungsi yaitu sebagai eksekutif daerah dan wakil Pusat di daerah. Kepala Daerah juga bertindak selaku Ketua DPRD. Sebagai eksekutif daerah, dia bertanggungjawab kepada DPRD, namun tidak bisa dipecat oleh DPRD. Sedangkan sebagai wakil Pusat dia bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 : Kebijakan pada UU No. 18 Tahun 1965 merupakan arus balik dari kecenderungan sentralisasi menuju desentralisasi. Hal ini nampak dari kebebasan yang diberikan kepada Kepala daerah dan BPH untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Dengan demikian, kesetiaan atau loyalitas eksekutif daerah tidak lagi hanya kepada Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 : Era demokratisasi terpimpin telah berakhir dan diganti oleh era pemerintahan Orde Baru. Dalam pengaturan pemerintahan daerah, UU 18 Tahun 1965 diganti dengan UU No. 5 Tahun 1974. Ada tiga prinsip dasar yang dianut  oleh UU No. 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prakteknya, prinsip dekonsentrasi lebih dominan. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah (yaitu Wakil Pemerintah di Daerah).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 : UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mengoreksi UU 5 Tahun 1974 yang dirasa  sentralistik menjadi desentralistik dan mendekatkan pelayanan masyarakat menjadi pelayanan local, serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Prinsif otonomi seluas-luasnya menjiwai hampir di semua pasal. Bahkan manajemen kepegawaian dan keuangan yang di UU pendahulunya diatur dengan ketat oleh Pusat didelegasikan secara penuh kepada Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah desentralisasi dan dekonsentrasi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat kontinum bukan bersifat dikotomis. Orientasi pelayanan masyarakat, dicerminkan dalam pembagian urusan antar tingkat pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan dalam konteks desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah otonom. Aspek penting lainnya adalah aspek demokratisasi yang diukur dari unsur keterlibatan masyarakat dalam menentukan pejabat publik di daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1  KESIMPULAN

Dinamika politik local di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang , sejak masa sebelum kemerdekaan , masa kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa orde lama, orde baru, sampai sekarang era reformasi. Politik local tersebut memunculkan desentralisasi di daerah. Dan antar masa , ada saja kesalahan – kesalahan yang berbeda dari desentralisasi yang dilakukan oleh pemreritah daerah.

Perjalanan desentralisasi di Indonesia juga panjang, perbaikan terus dilakukan sehingga menyebabkan dinamika desentralisasi. Berawal dari Sistem Pemerintahan Daerah Sebelum Kemerdekaan , Sistem Pemerintahan Daerah Paska Kemerdekaan . Juga undang undang yang berlaku sepperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 ,Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 , Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 , Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ,Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 , dan yang terakhir kita pakaia sekarang iniUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

3.2  SARAN

Berdasarkan permasalahan atas perjalanan dinamika politik local dan desentralisasi dari masa ke masa, maka kami memberikan sebuah saran atas permasalahan tersebut yakni, untuk meminimalisir terjadinya perubahan dinamika kembali di masa depan akibat kesalahan – kesalahan yan kerap muncul dari desentralisasi sebaiknya pemerintah pusat lebih menjaga hubungan kepada pemerintah daerah dengan tidak membuat kebijakan yang merugikan daerah agar tidak ada lagi daerah yang ingin melepaskan diri atau merdeka, atau daerah yang menjadi korban dari pemerintah pusat yang menyebabkan perubahan undang – undang atau perubahan system kembali.

DAFTAR PUSTAKA

onnaed.blogspot.com/2015/02/makalah-sejarah-dan-masa-depan-dinamika.html

https://oenic.files.wordpress.com/2012/01/modul-politik-lokal-lan-2012.pd

https://binderkuliah.com/catatan.../diktat-dinamika-politik-dan-pemerintaha

masyarakat kubu

    

    Kubu adalah salah satu kota terpencil yang berada di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena letak dan jalan yang rusak sehingga tidak memungkinkannya sarana pendidikan yang bermutu, tempat ini sangat jauh dari keramaian hiruk pikuk kota, tempat ini sangat tertinggal entah siapa yang mau disalahkan pemerintah atau penduduk yang tidak memperdulikan tempat tinggalnya, pembangunan harus dibarengi dengan pembangunan dalam pendidikan. Bilamana hal ini tidak sejalan maka akan terjadi ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan keadaan pendidikan yang ada.

    Penduduk Kubu terutama hidup sebagai nelayan, sebagian besar penduduk berpendidikan rendah yakni hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, sebagian lagi pendudukan sebagai pedagang atau buruh atau pegawai negeri atau peteni. Sisi lain permasalahan yang dihadapi nelayan, pedagang, bruh dan petani rata-rata tingkat pendidikan mereka pada umumnya rendah dan ketrampilan terbatas, sehingga mereka tidak mempunyai alternative pekerjaan lain selain sector perikanan, perdagangan, pertanian dan menjadi buruh apalagi semakin hari kehidupan ekonomi khususnya mayoritas nelayan dikalahkan oleh nelayan besar yang menggunakan teknologi modern dengan meningkatkan efesiensi penggunaan teknologi modern mengakibatkan penurunan produksi bagi nelayan kecil dari waktu ke waktu semakin bertambahnya armada penangkapan yang beroperasi diperairan, keadaan ini memberikan indikasi bahwa kehidupan nelayan semakin keras persaingannya, sehingga memiliki potensi terlemah.

1.Kondisi ekonomi nelayan diperparah dengan maraknya pencurian ikan yang                    dilakukan nelayan luar, kenaikan BBM tahun lalu sehingga biaya yang dikeluarkan       semakin besar yang meliputi pembelian alat-alat dan biaya operasional keadaan             ekonomi nelayan yang serba susah menyebabkan terjadinya perpindahan nelayan           kedaerah baru, membuat kubu kurang dikenal lagi.

    Permasalahan yang muncul yang dihadapi penduduk dan pemerintah kubu saat ini         adalah :

 Kondisi ekonomi nelayan, pedagang, buruh dan petani yang tidak memungkinkannya untuk menyekolahkan anak mereka, walaupun sebagian dari mereka tumbuh kesadaran untuk menyekolahkan anaknya, namun selalu terdapat benturan antara pemenuhan kebutuhan primer,terutama pangan,dengan keinginan untuk memperoleh pendidikan.

 2. Sebagian mereka sudah merasa cukup puas apabila sudah bisa membaca dan                  menulis, sehingga rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya tamat sekolah dasar.          Pendidikan bagi mereka bukan suatu hal yang harus diperjuangkan, karena                    lapangan pekerjaan yang tersedia hanya perikanan  atau pedagang, buruh dan petani      yang tidak mensyaratkan pendidikan tertentu, terutama bagi anak-anaknya yang harus membantu orang tuanya karena penghasilan orang tuanya semakin merosot, sehingga mau tidak mau mereka harus berusaha disektor perikanan yang semakin terpuruk, sebagai pedagang, buruh dan petani dengan cucuran keringat mereka sendiri untuk bertahan hidup

 3. Mereka tidak yakin bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin pekerjaan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sector perikanan, pedagang, buruh, dan petani

     

 4. Pada umumnya sarana pendidikan yang tersedia dengan fasilitas gedung serta   peralatan cukup memadai tetapi kurang dalam dukungan Guru yang professional

Perlu diinformasikan bahwa kini ditengah gemuruh  otonomi daera, sejumlah anggaran daerah yang diperoleh dari uang rakyat melalui pembayaran pajak, pungutan retribusi dan sumber-sumberkekayaan alam dari perut bumi pertiwi menjadi sandaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang di alokasikan setiap tahun anggaran untuk pelayanan public seperti sector pendidikan, kesehatan dan infra struktur/sarana umum kota secara lebih baik, dan dimasa depan diharapkan memberi dan menjawab impian rakyat akan kesejahteraan dan ketentraman hidup.

Polisi Tidak Berhak Untuk menilang Kendaraan Yg Pajaknya Mati Mengapa ?? Baca selengkapnya

salah satu pertanyaan yang kerap di jadikan persoalan oleh masyarakat adalah  masih adanya oknum petugas nakal yang berani  menilang hanya karena status pajak kendaraan telat/belum dibayar.lantas apakah penilangan karena pajak yang mati berada di bawah wewenang kepolisian ????

Jawabannya adalah TIDAK. pihak kepolisian tidak berhak melakukan tindakan berupa tilang kepada warga hanya karena status pajak yang 'NUNGGAK' atau belum di bayar ,karena kewenangan tersebut merupakan milik pihak dispenda .

petugas kepolisian hanya bisa menegur / menyarankan untuk segera membayar pajak karena memang tidak ada dasar hukumnya bagi mereka untuk memberi tilang bagi keterlambatan tersebut.

                            bahayanya racun hanya dalam sebatang rokok lihat video ini
                                       

Hal tersebut mengacu kepada Undang-undang lalulintas No.14,Tahun 1992 (ralat : UU lalulintas No.22 Tahun 2009 . ed ), hanya pelanggaran yang menyangkut kelengkapan kendaraan termasuk
surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup atau berlaku, lampu motor , lampu sein , dan seterusnya yang berhak di tindak oleh polisi dengan cara menilang .

Sementara pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam pajak provinsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan di atur dalam No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.


Wakil kepala korps lalu lintas (korlantas) polri , kombes pol .sam budigusdian sendiri pernah mengatakan " pajak kewenangan ada di dispenda. ada sanksi administratif sendiri, seperti denda kalau telat membayar pajak, bukan tilang sanksinya," di kutip dari divisi humas mabes polri .


Contoh kasus semisal si pengendara yang telat membayar pajak ini terkena razia di jalan umum namun semua surat dan kelengkapan kendaraan telah di penuhi, polisi tidak bisa dan tidak berhak memberikan tilang.
jikalau si oknum masih terus ngotot, anda berhak menanyakan pasal dan nama si oknum hingga melaporkannya kepada yang berwenang dalam bentuk komplain resmi.

Jadi, tolong sebar kan artikel ini kepada semua temanmu ,supaya mereka juga tahu aturan yang berlaku

RENUNGAN HATI KISAH UANG 170 JUTA

 

KISAH UANG 170 JUTA .                  

kisah uang 170 juta :

Sebelum pulang kantor, sang suami menelpon istrinya, "Sayang, alhamdulillah, bonus akhir tahun dari perusahaan sudah turun, Rp. 170 juta." Di ujung telpon, sang istri tentu saja mengungkapkan rasa syukurnya, "Alhamdulillah, semoga barokah ya mas".

Sejak beberapa bulan yg lalu mereka sudah merencanakan beli mobil sederhana untuk keluarga kecilnya. Dan uang yg turun mereka rasa cukup pas sesuai budget.

Namun dalam perjalanan pulang, dia ditelp oleh ibunya di kampung, "Nak, kamu ada tabungan? Tadi ada orang datang ke rumah. Ternyata almarhum ayahmu punya hutang ke dia cukup besar, Rp. 55 juta." Tanpa pikir panjang, ia pun bilang ke ibunya, "Iya, Bu, insyaAllah ada." Dalam perjalanan pulang ia pun sambil berpikir, "Nggak apa-apa lah, masih cukup untuk beli mobil yg 115 jutaan. Mungkin ini lebih baik."

Ia pun melanjutkan perjalanan. Belum tiba di rumah, HP-nya kembali berdering. Seorang sahabat karibnya semasa SMA tiba-tiba menghubunginya sambil menangis. Sahabatnya itu sambil terbata mengabarkan bahwa anaknya harus segera operasi minggu ini. Banyak biaya yg tidak bisa dicover oleh asuransi kesehatan dari pemerintah. Tagihan dari rumah sakit Rp. 95 juta.

Ia pun berpikir sejenak. Uang bonusnya tinggal 115 juta. Jika ini diberikan kepada sahabatnya, maka tahun ini ia gagal membeli mobil impiannya. Tapi nuraninya mengetuk, "Berikan padanya. Mungkin kamu memang jalan Allah untuk menolong sahabatmu itu. Mungkin ini memang rezekinya yang datang melalui perantara dirimu." Ia pun menuruti panggilan nuraninya.

Setibanya di rumah, ia menemui istrinya dg wajah yg lesu. Sang istri bertanya, "Kenapa, mas? Ada masalah? Nggak seperti biasanya pulang kantor murung gini?" Sang suami mengambil napas panjang, "Tadi ibu di kampung telp, butuh 55 juta untuk bayar utang almarhum bapak. Nggak lama, sahabat abang juga telp, butuh 95 juta untuk operasi anaknya. Uang kita tinggal 20 juta. Maaf ya, tahun ini kita nggak jadi beli mobil dulu."

Sang istri pun tersenyum, "Aduh, mas, kirain ada masalah apaan. Mas, uang kita yg sebenarnya bukan yg 20 juta itu, tapi yg 150 juta. Uang yg kita infakkan kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, itulah harta kita yg sesungguhnya. Yg akan kita bawa menghadap Allah, yg tidak mungkin bisa hilang jika kita ikhlas. Sedangkan yg 20 juta di rekening itu, masih belum jelas, benaran harta kita atau akan menjadi milik orang lain."

Sang istri pun memegang tangan suaminya, "Mas, insyaAllah ini yg terbaik. Bisa jadi jika kita beli mobil saat ini, justru menjadi keburukan bagi kita. Bisa jadi musibah besar justru datang ketika mobil itu hadir saat ini. Maka mari baik sangka kepada Allah, karena kita hanya tahu yg kita inginkan, sementara Allah-lah yg lebih tahu apa yg kita butuhkan."
.
Sempatkanlah menulis SUBHANALLAH dikomentar
dan bantu SEBARKAN renungan ini

TRADISI ATIB AMBAI KUBU ROHIL

Masyarakat Kubu kukuh mempertahankan tradisi Atib dari generasi ke generasi. Tradisi ini merupakan simbol menolak bala hingga ke laut. Sebuah ritual yang otentik dan tak silau karena peluang materi.

MENUJU Kampung Kubu bukanlah sebuah perjalanan yang romantis meskipun bukan tragis sepenuhnya. Jika di atas kertas, Kubu bisa dicapai dari ibu kota Rokan Hilir (Rohil), Bagansiapiapi hanya dalam waktu tiga jam. Kenyataannya, kondisi jalan yang ada jauh dari yang dibayangkan. Satu jam dari Bagansiapiapi hingga Simpang Poros, Kecamatan Bangko Pusako dipenuhi dengan jalan bergelombang, turun naik. 

Kondisi permukaan tanah yang tak rata karena pengerjaan jalan yang tergesa-gesa, mengakibatkan jalan rusak lebih cepat sebelum waktunya. Melewati area Polsek Bangko Pusako, hingga ke Kubu jalan rusak semakin banyak. Lubang di sana sini, permukaan aspal mengelupas bahkan pada beberapa ruas jalan seolah terpenggal dan menciptakan parit-parit kecil tergenang air.

Namun berbekal kontak dengan Abu Khoiri, anggota DPRD Rohil yang turut berpartisipasi penuh pada kegiatan tersebut, Riau Pos tiba perkampungan yang dituju. Setibanya di lokasi kegiatan atib (Ratib) lantunan Lailahaillah seketika mengema dari ruangan makam yang didominasi cat warna kuning, begitu khalifah Azwar mengawali atib atau bacaan zikir. Puji-pujian kepada Allah ini diikuti dengan gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan secara beraturan. Puluhan pria dan para khalifah tarekat Naqsyabandiyah-berkopiah putih dan bersorban, ikut larut dalam lafal zikrullah yang sama.

Dalam hitungan menit demi menit, waktu menjadi lamban bergerak. Keheningan mulai datang, dan terdengar selanjutnya hanyalah gumaman ratusan kali pengulangan zikir seperti dengungan lebah. Bagi yang tak terbiasa dengan hal itu, zikir bertalu ini bisa mengetarkan hati dan membuat bulu roma mengidik. Seolah ada nuansa magis, namun sebenarnya tidaklah demikian. Kegiatan ini merupakan sebuah warisan tradisi dari leluhur, sebuah tradisi yang senafas dengan ajaran Islam.

‘’Tapi bukanlah ritual keagamaan atau ibadah. Jadi aspek yang ingin kita gali adalah bagaimana mempertahankan budaya dengan baik,” kata H Samuel Matwafa (66) dalam sambutannya, setengah jam sebelum atib dimulai.

Penegasan ini penting guna menghindari tumbuhnya bias pemahaman bagi pihak tertentu yang kontra, dan menganggap ritual tersebut bisa menjurus pada tindakan syirik.

Lantunan gema atip secara resmi mengawali prosesi kegiatan budaya Atib Ambai tahun 1432 Hijriyah bertepatan dengan 2011 Miladiyah di Kecamatan Kubu. Melihat, mengamati dan ikut merasakan nuansa budaya berbalut semangat Islamiyah di dalamnya, melupakan Riau Pos pada tantangan dan kesulitan menjangkau kecamatan yang dulunya dikenal dengan nama sungai Baung ini.

Riau Pos berkesempatan menyaksikan lebih dekat pelaksanaan kegiatan tahunan. Karena kegiatan ini merupakan agenda wajib masyarakat Kubu. Untuk melihat langsung Riau Pos menumpang menumpangi but (boat) yang sama dengan Aboy, begitu anggota legislatif tersebut biasa dipanggil-di dalam perahu mesin mengandalkan Dompeng 12 HP (Horse Power).

Tamasya zikir ini sesungguhnya dimulai dari kawasan Simpang Pelita, samping Masjid Al Falah. Dan harus melewati sungai dalam jarak tempuh selama setengah jam menuju Sungai Ambai. Kecepatan but yang hanya 40-an kilometer per jam atau kurang dari itu. Semakin lamban mengingat tekong (pengemudi but) melaju dengan santai karena puluhan but turut beriringan, ikut menyusuri sungai dengan tujuan yang sama.

Air sungai yang hitam pekat, mempesona puluhan remaja untuk bekuncah (mandi berenang) sambil melompat dari atap perahu. Sementara itu, puluhan ekor kera (monyet) tidak merasa terganggu dengan kedatangan ratusan orang. Bukannya menghindar, kebanyakan kera mendatangi penziarah dan mengharap dilempari makanan. “Makamnya diperkirakan di situ,” tunjuk Aboy pada sebuah pondok. “Namun tidak dipastikan karena tanah badannya hilang,” kata Aboy lagi.

Ia mengeluhkan kawasan makam yang dulunya rindang dan sejuk sudah semakin panas karena banyak pohon sudah ditebangi untuk penanaman sawit. Apa yang menjadi budaya pada hari itu, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Riwayat panjang historis, romantika orang Kubu menyangkut banyak persfektif. Jejak rekam religiusitas, berpadu padan dengan adat, serta historis. “Sejarah penting untuk diingat, karena disanalah kita berpijak,” kata Samuel.

Syahdan, pada tahun 1667 di buka sebuah perkampungan bernama Sungai Baung, salah satu kawasan di Kubu kini oleh orang besar negeri Rawa Padang Nemang, Sumatera Barat yang diketuai oleh Datuk Raja Hitam. Keturunannya belakangan disebut Suku Rawa. 45 Tahun kemudian, perkampungan tersebut didatangi pengembara dari Semenanjung Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Gapa, keturunannya belakangan disebut suku Hamba Raja.

Pada tahun 1767, datang lagi kelompok masyarakat dari Sulawesi, orang bersuku Rawu yang digelari Datuk Paduka. Selanjutnya bertambah juga satu suku, yaitu Datuk Bangsawan Bungku. Sejak itu jumlah kesukuan di Kubu lengkap menjadi empat suku.

Pada periode itu datang ulama dari Aceh bernama Teuku Abdullah Pasai. Semasa hidupnya, ulama kharismatik ini mengabdikan diri mengembangkan agama berkarakter sufisme. Sembilan tahun di Kubu, ulama ini wafat dan dikuburkan di daerah tersebut. Tahun-tahun berlalu mengakibatkan ajaran yang disampaikan sang Teuku dilupakan, bahkan kuburannya pun tidak terurus sama sekali dan hilang.

Tahun 1888, tuan guru Besilam, tuan Guru Abdul Wahab Rokan Alkhalidy An Naqsyabandi mengutus salah seorang menantunya bernama H Abdul Fattah untuk ziarah ke makam ulama Teuku. Namun ditempat yang disebutkan, ia hanya menjumpai pokok pohon ambai (rambai) sebagai pertanda. Sejak saat itu daerah tersebut dikenal dengan sebutan ambai, dan teuku dinisbatkan panggilannya untuk almarhum Teuku menjadi Datuk Di Rambai.

Atib kemudian menjadi tradisi ketika wabah penyakit, marabahaya mulai menyebar. Tahun 1853 merupakan lembaran sejarah yang kelam, wabah yang dalam dialek lokal disebut Taun (kolera dan muntaber) menyebar luas. Kemarau hingga setengah tahun, sumber air minum kerontang. Harimau dan buaya memakan manusia dengan pemukiman yang tidak berbatasan dengan hutan. Tidak sedikit yang memilih berpindah meninggalkan Kubu. Wabah yang kerap itu menyadarkan masyarakat akan sosok sang ulama yang telah tiada. Mereka terkenang pada karomah almarhum, di masa hidupnya semua musibah itu jarang terjadi. Masyarakat kembali merenungi jasa dan ajaran beliau untuk mengamalkan Islam dengan baik.

Mereka pun kerap berziarah, meskipun sebenarnya jasad badan atau makam sang ulama sudah tidak ditemukan lagi di mana persisnya karena lama tidak terurus. Penziarahan itu menandai titik balik penghargaan masyarakat pada peran ulama. Banyak menjadi ziarah sebagai salah satu bagian menyampaikan nazar. Secara simbolik bagi yang merasa nazarnya sampai mengikat kain hitam atau putih di salah satu sisi pondok yang diperkirakan sebagai makam Datuk Ambai.

Tanpa di-setting sebelumnya, lambat laun terciptalah kegiatan Atib (berzikir) dengan mengunakan but. Jalur transportasi satu-satunya antar wilayah yang melalui sungai mengkondisikan masyarakat mengunakan perahu sebagai fasilitas transportasi wajib. Perjalanan menuju lokasi makam dan sepulangnya, digunakan untuk berzikir di perahu masing-masing hingga hal itu menggejala. “Tidak tahu kapan persisnya atib secara massal. Bermula hanya diperkirpada tahun 1968 dan jelas merupakan tradisi lama,’’ kata Samuel.

Sebelumnya ritual Atib tidak saban tahun. Kadang lima atau sepuluh tahun sekali. Itupun kalau terjadi bala saja. Pada 1976 atas inisiatif masyarakat bersama seluruh penghulu dan tokoh agama pada masa kepemimpinan Camat Bahrum Leman BA ditetapkan pelaksanaan zikir saban tahun. ‘’Tiga atau empat hari setelah hari raya Idul Fitri. Tidak tergantung lagi apakah ada bala atau tidak,” tutur Samuel.

43 tahun lebih usia Atip Ambai dan rutenya tetap sama. Seluruh kepenghuluan mewakilkan setidaknya satu but yang mewakili kepenghuluan bergerak dari hulu sungai masing-masing menuju ke Sungai Ambai.

Setelah sampai di makam, berdoa lalu melanjutkan perjalanan ke Tanjung Lumba-lumba atau ujung Pulau Kubu. Ini menjadi simbolisasi sebagai membuang bala dari dalam negeri hingga ke ujung pulau. Hari itu, Sungai Kubu dipenuhi but dengan muatan penumpangnya. Setidaknya terdapat sekitar 50 but yang ikut, dengan beragam jumlah orang di dalamnya tergantung dari jenis dan besar kecilnya but. Bagi but standar yang bermesin Dompeng 12 PK, rata-rata berpenumpang hingga 100 orang. Namun but pengangkut kayu mampu menampung lebih banyak, lebih dari 300 orang sebaliknya jenis sampan layang hanya terisi maksimal lima orang saja.

Sepanjang sungai menuju ujung pulau gegap gempita dengan alunan zikir. Masing-masing but rata-rata di lengkapi dengan pengeras suara, mengikuti zikir yang dikomandani oleh panitia. Masyarakat yang tidak ikut terlibat, hanya bisa melihat penuh minat dari pinggir sungai. Ada pantangan yang tak tersurat dipegang teguh, para perempuan tidak boleh ikut. “Bahaya kalau ikut, lama-lama prosesi budaya yang luhur ini bisa tercemar,” kata Samuel.

Keteguhan mempertahankan keaslian budaya ini bertahan sekian lama, meski sudah mulai ada gejala akan tergerus, terutama melihat perilaku remaja. Mereka tidak begitu tertarik lagi mendalami latar historis dibelakang Atib Ambai. “Saya pergi ingin melihat, ambil meriahnya saja,” tukas Syamsul (21).

Penjual makanan dan minuman juga mulai terlihat di areal makam. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. “Sejak dua tahun belakangan ini yang berjualan muncul. Tahun kemaren sudah kita larang, apa tidak bisa menghargai tradisi kita di sini,” tegur Samuel.

Bukan tanpa alasan, selain dikhwatirkan menimbulkan kerumunan muda-mudi, ada satu pantangan yang harus dipatuhi. Bagi yang sampai di Sungai Ambai harus ikut kegiatan sampai dengan selesai. Riau Pos, pada hari yang sama ketika terlibat, begitu menaiki but pada akhirnya pun mengikuti ritual yang sama hingga selesai menjelang sore. “Dulu pernah ada yang berhenti di tengah jalan, atau menaik turunkan peserta dan akibatnya fatal. Yang bersangkutan meninggal dunia seketika,” kata Samuel.

Periode ini adalah transisi penting, untuk melihat sejauh mana keteguhan adat itu bertahan. Begitu zikir terhenti di dalam ruangan makam itu, dilanjutkan dengan obang (lantunan azan) bergantian antara Jamhur dan khalifah Umar. Selesai obang, peserta kembali ke but masing-masing menuju Tanjung Lumba-lumba, tempat pemberhentian terakhir.

Keberangkatan dimulai lagi pukul 10.30 WIB. Mesin yang berisik, bau asap knalpot, air asin dan panas menyengat terik. Kali ini pun, tetap bukan perjalanan yang romantis. Terutama bagi orang para tetua yang sudah sepuh. Hanya kekuatan hati yang membuat mereka kukuh.

Jam 14.00 WIB kurang, sesampainya di Tanjung Lumba-lumba seluruh but berhenti, sebagian melemparkan sauh yang lainnya mengikatkan sampan pada ujung dahan pohon terdekat. Pemandangan di sungai yang dipenuhi dengan but bukanlah pemandangan yang biasa, sementara zikir terus bersahutan dan berjeda untuk melaksanakan salat dan makan. Penutupan atib ditandai dengan obang sekali lagi, persis seperti diawal obang dilantunkan berdua secara bergantian tapi kali ini dilakukan di atas but.

Jarum jam menunjukkan pukul 16.00 ketika obang selesai dan ditutup dengan pembacaan doa. Akhir prosesi, seluruh but bergerak kembali pulang menuju ke tempat masing-masing.

Saat tiba di dermaga pelabuhan Simpang Pelita, Kubu, matahari telah senja. Itu menandakan pergantian waktu dan perubahan yang tak terelakkan. Tapi Atib Ambai prosesi budaya -jelas menandakan keteguhan hati uwang (orang) Kubu yang tak tergantikan dalam mempertahankan agama, adat dan nilai yang diwariskan leluhur.